Jakarta, 7/5/2010 (Kominfo-Newsroom) Kementerian Kesehatan RI akan mulai melaksanakan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 di seluruh provinsi di Indonesia pada 25 Mei hingga 25 Juni 2010. Hasil Riskesdas diharapkan memberikan informasi khusus mengenai pencapaian millenium development goals (MDGs) bidang kesehatan.
Menurut Kepala Balitbang Kemenkes RI Agus Purwadianto dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Jumat (7/5), mengatakan, Riskesdas 2010 merupakan Riskesdas MDGs sebagai sarana untuk mengevaluasi perkembangan status kesehatan masyarakat Indonesia, perubahan masalah kesehatan yang terjadi, serta perkembangan upaya
pembangunan kesehatan di tingkat nasional dan provinsi dalam tiga
tahun terakhir.
Ia menjelaskan, pemilihan blok sensus sampel (BS) akan dilakukan
secara acak oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 2.800 BS yang
dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Dari tiap-tiap blok sampel tersebut akan dipilih 25 rumah tangga
(RT) secara acak, sehingga diperkirakan akan terpilih 70.000 RT sampel yang tersebar di seluruh Indonesia, katanya.
Agus mengatakan, data yang dikumpulkan pada Riskesdas 2010 akan mencakup morbiditas penyakit malaria, tuberkulosis paru, status gizi, kesehatan ibu dan anak, perilaku kesehatan, konsumsi makanan individu, fasilitas pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan dan pengeluaran rumah tangga.
Selain itu dilakukan juga pemeriksaan darah di lapangan untuk
diagnosis malaria dan pemeriksaan dahak di laboratorium puskesmas
rujukan mikroskopis atau PRM. Informasi yang dihasilkan nantinya
sebagian besar akan mewakili sampai tingkat provinsi, kecuali
pemeriksaan biomedis mengenai malaria dan TB, katanya.
Seperti halnya Riskesdas 2007 lalu, katanya, untuk melaksanakan
Riskesdas 2010 ini telah dibentuk tim pengarah di tingkat pusat,
tim manajemen tingkat pusat, tim pelaksana tingkat pusat, provinsi
dan kab/kota dengan anggota dari jajaran Kemenkes, BPS, provinsi
kab/kota, balitbang daerah, universitas, lembaga penelitian, dinas
kesehatan dan unit terkait lainnya.
Data tersebut akan dikumpulkan melalui wawancara, pengukuran dan
pemeriksaan laboratorium. Pengumpulan data juga dilakukan dengan
menggunakan kuesioner terstruktur yang telah diuji-coba, bahan dan
teknik pemeriksaan laboratorium berstandar dan dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang terlatih.
Setiap tim akan terdiri atas empat orang yang memiliki
kualifikasi. Mereka akan bertugas di 2-3 blok sampel yang terdiri
atas 50-75 RT terpilih, selanjutnya data akan dikumpulkan secara
langsung dan mengentri data tersebut.
Jumlahnya sekitar 3.750 orang yang tersebar di 2.800 BS terpilih, katanya.Ia mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi memberikan informasi yang sebenarnya agar data yang terkumpul dapat memberikan informasi yang benar tentang status kesehatan masyarakat. Dengan demikian, katanya, Kemenkes dapat melakukan perencanaan pembangunan kesehatan yang tepat.
Sementara itu di tempat yang sama Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan Kementerian Kesehatan
Trihono mengatakan, Riskesdas kali ini juga akan menjadi bahan
laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kemajuan
Tujuan MDGs yang akan dibawa ke pertemuan Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa, September mendatang.
Untuk melaksanakan Riskesdas 2010, katanya, pemerintah
mengalokasikan dana Rp 152 miliar yang akan menjangkau 70 ribu sampel di tingkat provinsi.
Mei 10, 2010
Dr. Bambang Giatno Lantik 16 Pejabat Eselon III dan IV Badan PPSDM Kementerian Kesehatan
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan RI, dr. Bambang Giatno Raharjo, MPH hari ini Selasa (26/01) melantik Direktur Poltekkes Jakarta II dan Direktur Poltekkes Makassar serta 14 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Jakarta.
Mereka yang dilantik adalah drg. Widyawati MQIH sebagai Kabid. Kemandirian dan Distribusi SDM Kesehatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (Pusrengun) SDM Kesehatan, Syafdewiyani, S.Kp, M.Kp sebagai Kasubag Kemandirian SDM Kesehatan Pusrengun SDM Kesehatan, Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg sebagai Kasubbid Evaluasi dan Pemantauan Profesi Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenkes Luar Negeri, Dedeh Syaadah, SKM, MKM sebagai Kasubbid Diklat Fungsional Pusdiklat, Antonius Sri Hartono, MPS sebagai Direktur Poltekkes Jakarta II, Tugiyo SKM, M.Si sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi Poltekkes Jakarta II, Agus Sri Sukoco, S.Kp, M.Kes sebagai Kasubbag Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Poltekkes Jakarta III, Dra. Nelly Yardes, S.Kp, M.Kes sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi Poltekkes Jakarta III, Dra. Ariefna Aziz sebagai Kasubbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Poltekkes Padang, Candra Maulinda, S.Sos sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi Poltekkes Padang, Ittaqullah Djambek, SE sebagai Kasubbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Poltekkes Maluku, Inamah, SKM, M.Kes sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi Poltekkes Maluku, Suswati, SKM sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi Poltekkes Tanjung Karang, Hafni Van Gobel, S.Kep sebagai Kasubag Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi Poltekkes Gorontalo, Drs. Ashari Rasjid, SKM, MS sebagai Direktur Poltekkes Makassar, serta Ati Dwi Kurniati, SKM, MKM sebagai Kasi Perencanaan dan Evaluasi Diklat Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.
Bambang Giatno dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini adalah pelantikan pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh pejabat eselon 1 pada Unit Utama. Badan PPSDM mendapat kehormatan pertama untuk melaksanakan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/076/I /2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang pemberian kuasa dan pendelegasian kewenangan penandatanganan nota/surat persetujuan dan keputusan mutasi kepegawaian dalam lingkungan Kementrian Kesehatan yang selama ini merupakan kewenangan Sekretaris Jenderal. Kebijakan ini merupakan langkah maju dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
Badan PPSDM sebagai salah satu unit utama, tupoksinya meliputi perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai visi dan misi Kementerian Kesehatan. SDM merupakan tulang punggung pelaksanaan program dalam mencapai sasaran. Menurut penelitian WHO menyatakan bahwa 80 % keberhasilan program pembangunan kesehatan ditentukan oleh SDM, ujar Ka.Badan PPSDM.
Ka.Badan PPSDM mengharapkan para pejabat yang dilantik dapat memegang amanah untuk melaksanakan tugas-tugas di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Mampu menunjukkan kinerja yang terbaik, banyak tantangan-tantangan ke depan yang lebih berat sehingga memerlukan inovasi-inovasi baru, pemikiran-pemikiran dan perencanaan yang matang dalam menghadapi tantangan tersebut.
Pada kesempatan itu juga Ka.Badan PPSDM menyampaikan tagline Menkes dalam pelaksanaan program Kementerian Kesehatan, yaitu Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih. Tagline ini merupakan acuan/pedoman bagi para pejabat dan pegawai Kementerian Kesehatan dalam membuat /melaksanakan program kesehatan.
Hadir dalam acara ini Kepala Biro Kepegawaian, drg. S.R Mustikowati, M.Kes, para pejabat eselon II dan III Badan PPSDM Kesehatan, serta tamu undangan lainnya.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.
Mereka yang dilantik adalah drg. Widyawati MQIH sebagai Kabid. Kemandirian dan Distribusi SDM Kesehatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (Pusrengun) SDM Kesehatan, Syafdewiyani, S.Kp, M.Kp sebagai Kasubag Kemandirian SDM Kesehatan Pusrengun SDM Kesehatan, Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg sebagai Kasubbid Evaluasi dan Pemantauan Profesi Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenkes Luar Negeri, Dedeh Syaadah, SKM, MKM sebagai Kasubbid Diklat Fungsional Pusdiklat, Antonius Sri Hartono, MPS sebagai Direktur Poltekkes Jakarta II, Tugiyo SKM, M.Si sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi Poltekkes Jakarta II, Agus Sri Sukoco, S.Kp, M.Kes sebagai Kasubbag Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Poltekkes Jakarta III, Dra. Nelly Yardes, S.Kp, M.Kes sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi Poltekkes Jakarta III, Dra. Ariefna Aziz sebagai Kasubbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Poltekkes Padang, Candra Maulinda, S.Sos sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi Poltekkes Padang, Ittaqullah Djambek, SE sebagai Kasubbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Poltekkes Maluku, Inamah, SKM, M.Kes sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi Poltekkes Maluku, Suswati, SKM sebagai Kasubbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi Poltekkes Tanjung Karang, Hafni Van Gobel, S.Kep sebagai Kasubag Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi Poltekkes Gorontalo, Drs. Ashari Rasjid, SKM, MS sebagai Direktur Poltekkes Makassar, serta Ati Dwi Kurniati, SKM, MKM sebagai Kasi Perencanaan dan Evaluasi Diklat Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.
Bambang Giatno dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini adalah pelantikan pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh pejabat eselon 1 pada Unit Utama. Badan PPSDM mendapat kehormatan pertama untuk melaksanakan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/076/I /2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang pemberian kuasa dan pendelegasian kewenangan penandatanganan nota/surat persetujuan dan keputusan mutasi kepegawaian dalam lingkungan Kementrian Kesehatan yang selama ini merupakan kewenangan Sekretaris Jenderal. Kebijakan ini merupakan langkah maju dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
Badan PPSDM sebagai salah satu unit utama, tupoksinya meliputi perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai visi dan misi Kementerian Kesehatan. SDM merupakan tulang punggung pelaksanaan program dalam mencapai sasaran. Menurut penelitian WHO menyatakan bahwa 80 % keberhasilan program pembangunan kesehatan ditentukan oleh SDM, ujar Ka.Badan PPSDM.
Ka.Badan PPSDM mengharapkan para pejabat yang dilantik dapat memegang amanah untuk melaksanakan tugas-tugas di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Mampu menunjukkan kinerja yang terbaik, banyak tantangan-tantangan ke depan yang lebih berat sehingga memerlukan inovasi-inovasi baru, pemikiran-pemikiran dan perencanaan yang matang dalam menghadapi tantangan tersebut.
Pada kesempatan itu juga Ka.Badan PPSDM menyampaikan tagline Menkes dalam pelaksanaan program Kementerian Kesehatan, yaitu Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih. Tagline ini merupakan acuan/pedoman bagi para pejabat dan pegawai Kementerian Kesehatan dalam membuat /melaksanakan program kesehatan.
Hadir dalam acara ini Kepala Biro Kepegawaian, drg. S.R Mustikowati, M.Kes, para pejabat eselon II dan III Badan PPSDM Kesehatan, serta tamu undangan lainnya.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.
Langganan:
Postingan (Atom)